Pemegang cryptocurrency di India menghadapi penalti pajak 70% karena tidak mengungkapkan penghasilan

Menurut Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman dalam pengumuman anggaran federal 2025, cryptocurrency akan dimasukkan dalam Bagian 158B dari Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk pelaporan pendapatan yang tidak diungkapkan. Amandemen ini memungkinkan penilaian kolektif atas keuntungan cryptocurrency yang tidak dilaporkan, memberikan perlakuan pajak yang sama seperti aset tradisional seperti mata uang, perhiasan, dan batangan emas. Menurut amandemen baru, cryptocurrency akan termasuk dalam definisi Aset Digital Virtual (VDA), dengan amandemen baru yang menyatakan: "Di bawah definisi yang ada dari aset digital virtual, aset kripto telah didefinisikan dalam bagian 2(47A) dari undang-undang ini [...] Di bawah bagian 285BAA dari undang-undang ini, entitas pelapor akan diwajibkan untuk memberikan informasi tentang aset kripto." Sebagai sinyal terhadap kekhawatiran dari pemegang cryptocurrency, otoritas India dapat memberlakukan denda pajak hingga 70% atas keuntungan cryptocurrency yang sebelumnya tidak diungkapkan. Menurut dokumen ini, denda ini dapat berlaku hingga 48 bulan setelah tahun fiskal terkait di mana penghasilan kripto tidak diungkapkan; dinyatakan bahwa pendapatan tambahan yang diungkapkan dalam formulir Pengembalian Pajak Penghasilan [ITR] yang diperbarui harus membayar pajak dan bunga yang totalnya mencapai 70%.